PENEGAKAN HUKUM UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 DI WILAYAH JAWA TENGAH DITINJAU DARI HUKUM PIDANA

Abstract

Pada tahun 2015 Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah di Indonesia yang ikut melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah. Pelaksanaan Pilkada Serentak di Provinsi Jawa Tengah didasari atas amanat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah. Terdapat 21 Kabupaten/Kota yang telah mengikuti Pilkada serentak di tahun 2015. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 di Provinsi Jawa Tengah khususnya dalam bidang penegakan hukum pidana. Penelitian ini mencoba mencari tau bagaimana mekanisme  penegakan hukum  pidana yang dilakukan baik dari aturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilahan Umum Kepala Daerah, maupun bagaimana mekanisme penegakan hukum oleh para lembaga terkait, apabila terjadi pelanggaran terhadap delik pidana yang terdapat dalam Undang-undang Pemilukada. Hasil dari penelitian ini adalah diketahui Penegakan Hukum  Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 ditinjau dari aspek hukum pidana telah mengatur mengenai Tindak Pidana yang terjadi pada saat  Pemilukada. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 mengatur mengenai Tindak Pidana dalam Pemilukada dalam BAB XXIV Pasal 177 hingga Pasal 198. Sedangkan proses penegakan hukum pidana terkait adanya pelanggaran Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah diawali dengan koordinasi Sentra Gakumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, serta Kejaksaan. Penegakan Hukum Pidana dalam Pemilukada di Provinsi Jawa Tengah telah dilaksanakan secara maksimal, namun koordinasi anatar elemen dalam Sentra Gakumdu sebagai suatu sistem penegakan hukum sangat lah penting untuk ditingkatkan dalam rangka menjalankan Pemilukada yang jujur dan adil.