PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Abstract

Pelaksanaan fungsi legislasi diharapkan dapat menciptakan peraturan daerah yang aspiratif dan responsif sebagai kewajiban sekaligus kewenangan yang dimiliki oleh pembuat undang-undang karena pemberian kewenangan dalam menetapkan peraturan daerah terutama dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan keleluasaan kepada daerah sesuai dengan kondisi lokalistiknya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimanakah pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dan apa saja hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak serta bagaimana solusinya. Dalam penulisan hukum ini metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, yaitu di mana penelitian hukum yang mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah dengan analisis kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, yaitu bahwa berdasarkan tata cara pembentukan peraturan daerah menurut peraturan perundang-undangan, proses pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Periode 2014-2019 sudah sesuai menurut aturan yang berlaku dengan dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD baik perda yang dari inisiatif DPRD maupun dari Pemerintah Daerah, akan tetapi dari 34 Progam Legislasi Daerah  hanya menghasilkan 11 Peraturan Daerah. Hambatan-hambatan yang berkaitan dalam proses pembentukan peraturan daerah berasal dari faktor internal dan faktor eksternal.