PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN DI KABUPATEN PATI

Abstract

Dalam mewujudkan pelaksanaan program Pemerintah atau urusan perikanan dalam pengolahan hasil perikanan yang dimiliki daerah guna menunjang pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang usaha perikanan, dinyatakan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Hal ini berarti pemerintah daerah (Dinas Perikanan Kabupaten Pati) tidak sekedar melaksanakan ketentuan dari pusat tapi membuat rencana, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasinya sendiri. Permasalahan yang diteliti ini, adalah pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Pati, faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat dalam pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Pati.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan berdasarkan data primer dengan cara melakukan wawancara mendalam dan sekunder berupa bahan-bahan pustaka hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dimana hasil dari analisis disajikan secara deskriptif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati mempunyai tugas kewenangan melaksanakan berbagai urusan perikanan, pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Pati dan membuat program dan strategi yang tepat, sebagaimana hal ini sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pati, selain itu berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 29 Tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pati mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang Kelautan dan Perikanan. Kewenangan ini merupakan sebagian kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Pati sebagai bentuk pelaksanaan asas desentralisasi pada otonomi daerah yang berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyerahan wewenang ini bertujuan untuk pemberdayaan daerah sebagai proses pembelajaran dan penguatan bagi daerah untuk mampu mengatur, mengurus dan mengelola kepentingan dan sesuai aspirasi masyarakatnya sendiri. Faktor-faktor yang mendukung dalam pengolahan hasil perikanan adalah kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang terkait, keamanan yang terjamin, dukungan dari pihak luar pemberi dana, daya beli masyarakat yang membaik, sedangkan faktor-faktor yang menghambat adalah kurangnya kuantitas personil dan kualitas SDM, kurangnya sumber daya dana dan fasilitas, sikap mental dari pelaku usaha kecil yang kurang kooperatif. Saran dari penelitian ini adalah bahwa dalam melakukan pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil perikanan diperlukan kerja sama yang baik antar Dinas/instansi terkait, Pengusaha, pihak penyandang dana usaha, pemerintah pusat.