PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLORA DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten blora dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah khususnya mengenai tiga hal pokok yaitu : (1) bagaimana implementasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, (2) kendala apa yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah guna pelaksanaan pembangunan daerah, dan (3) bagaimana upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah guna pelaksanaan pembangunan daerah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis- normatif dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan spesifika penelitian deskriptif- analitis guna mencapai tujuan penelitian yang hendak diteliti. Berdasarkan hasil penelitian,  Penulis dapat menyimpulkan tiga hal pokok : (1) Implementasi pengaturan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sudah sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Perda Kabupaten Blora No. 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Perda Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. (2) Dalam pengelolaan PAD Kabupaten Blora terdapat beberapa kendala yang timbul dalam upaya pemerintah daerah menjalankan tugasnya antara lain dari Sisi Wajib Pajak kurang memiliki kesadaran dalam membayar pajak sehingga mereka kurang disiplin dalam membayar pajak dan dari Sisi Petugas Pemungut Pajak yang kurang optimal dan profesional dalam memungut pajak. (3) Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Blora untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui dua cara yaitu cara Intensifikasi dan cara  Ekstensifikasi.

Saran : Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendapatan Asli Daerah seharusnya lebih tegas dalam pemberian sanksi atau denda yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang belum melakukan pembayaran atau sengaja mengulur-ulur waktu untuk membayar distribusi serta harus segera melakukan audit ke setiap desa maupun aparatur daerah di Kabupaten Blora. Hal ini seharusnya dilakukan oleh semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak hanya oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.