TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN AZAS NON-REFOULEMENT DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI (Studi Kasus Perlindungan yang Diberikan oleh Negara Jerman terhadap Pengungsi akibat Konflik Suriah)

*Nicolaus Bayu Wicaksono*, Peni Susetyorini, Kholis Roisah -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Received: 30 Jun 2016; Published: 30 Jun 2016.
Open Access
Citation Format:
Article Info
Section: Articles
Language: ID
Full Text:
Statistics: 28 113
Abstract

Azas non-refoulement yaitu prinsip dasar hukum pengungsi internasional yang melarang Negara untuk memulangkan pengungsi dengan cara apapun ke Negara atau wilayah dimana hidup atau kebebasan mereka terancam. Negara Jerman merupakan Negara penerima pengungsi akibat perang saudara di Suriah dengan jumlah terbanyak dibandingkan Negara-negara di Eropa lainnya. Pengaturan prinsip non-refoulement juga diatur didalam berbagai instrument internasional lainnya, dan merupakan aturan hukum kebiasaan internasional. Jerman  merupakan Negara peratifikasi konvensi 1951 pada tanggal 1 Desember 1953 dan Protokol tahun 1967 pada tanggal 5 November

1969 dan mengatur hukum nasional mengenai perlindungan terhadap pengungsi yaitu Asylum Procedure Act. (AsyIVfG). Jerman juga   mengadopsi prinsip non-refoulement ke dalam hukum nasionalnya yang tercantum didalam Immigration Act of 30 July 2004 pasal 60 ayat 1 dan Residence Act 25 February 2008 (Federal Law Gazette I p. 162) pasal 60 ayat 1 dan telah menerapkan dan menampung pengungsi, memberikan aplikasi kepada pengungsi dan memberikan status dan diberikan status dan hak yang sama dengan warga negara Jerman.

Keywords
Azas Non-Refoulement, Negara Jerman, Pengungsi Suriah, Konflik Suriah.

Article Metrics: