TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERLINDUNGAN PEJABAT DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI WINA 1961 (Studi Kasus Penyerangan Duta Besar Amerika Serikat di Korea Selatan)

*Agato Kevindito Josesa*, Peni Susetyorini, Kholis Roisah -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Received: 30 Jun 2016; Published: 30 Jun 2016.
Open Access
Citation Format:
Article Info
Section: Articles
Language: ID
Full Text:
Statistics: 130 87
Abstract

Hubungan Diplomatik antar negara di dunia ditandai dengan adanya pertukaran perwakilan diplomatik masing – masing negara. Peraturan yang mengatur mengenai hubungan diplomatik telah tertulis dalam konvesni – konvensi Internasional. Pertukaran perwakilan diplomatik antar negara yang bersepakat secara tidak langsung menimbulkan pertanggungjawaban negara yang mengharuskan negara penerima untuk memberikan hak inviolability dan immunity. Mengenai hak – hak yang dinikmati oleh perwakilan diplomatik tertulis dalam Konvensi Wina 1961 dan Konvensi New York 1973. Dalam Kasus penyerangan Duta Besar di Korea Selatan, pertanggungjawaban dilakukan oleh Korea Selatan. Korea Selatan melanggar hak inviolability  dari Duta Besar Amerika Serikat di Korea Selatan, sehinga dikatakan bahwa Korea Selatan melanggar ketentuan yang ada dalam Konvensi Wina 1961 dan Konvensi New York 1973 dan akibat kerugian yang ditimbulkan itu, Korea Selatan harus melakukan pertanggungjawaban. 

Keywords
Pertanggungjawaban negara, pejabat diplomatik, inviolability.

Article Metrics: