PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR AKIBAT INFORMASI MENYESATKAN DI DALAM PROSPEKTUS PADA TRANSAKSI EFEK DI PASAR MODAL

*Nouzula Amouriza Goufe*, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah -  Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia
Received: 30 Jun 2016; Published: 30 Jun 2016.
Open Access
Citation Format:
Article Info
Section: Articles
Language: ID
Full Text:
Statistics: 180 123
Abstract

Perusahaanatau emiten yang akan melakukan penawaran umum atas efek wajib melakukan keterbukaan atas dirinya. Prinsip keterbukaan ini sangatlah penting dalam melakukan penawaran umum, karena ini akan berpengaruh pada pengambilan keputusan dalam investasi yang dilakukan oleh pemodal. Dalam mengakomodir prinsip keterbukaan ini maka suatu perusahaan harus memberikan laporan dalam bentuk informasi atas penjualan efek yang akan ditawarkannya. Segala sesuatu tentang laporan informasi ini dituangkan dalam dokumen yang bernama Prospektus. Masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan pada perdagangan saham di pasar modal adalah terpusat dalam penyampaian informasi penawaran saham melalui prospketus tersebut.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bentuk informasi menyesatkan yang dapat muncul di dalam prospektus pada transaksi efek di pasar modal dan mengetahui perlindungan hukum bagi investor akibat informasi yang menyesatkan pada prospektus tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dimana kesimpulan diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan. Setelah dilakukan analisis diperoleh hasil bahwa bentuk informasi menyesatkan yang dapat muncul dalam prospektus adalah berupa informasi yang salah mengenai fakta material. Perlindungan hukum bagi Investor atas informasi yang menyesatkan tersebut dapat berupa : (a) sanksi pidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); (b) sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dna pembatalan pendaftaran; (d) sanksi perdata yang berupa pembayaran ganti kerugian terhadap investor yang telah dirugikan tersebut.

Keywords
Prospektus, Investor, Informasi Yang Menyesatkan

Article Metrics: