BibTex Citation Data :
@article{DLJ11331, author = {Enggar Ahmadi Sistian*, Amiek Soemarmi, Indarja}, title = {FUNGSI PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) BATANGAN PATI DALAM USAHA PERIKANAN}, journal = {Diponegoro Law Journal}, volume = {5}, number = {2}, year = {2016}, keywords = {Pangkalan Pendaratan Ikan, Otonomi Daerah}, abstract = { Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan Pati mempunyau potensi yang cukup besar untuk dikembangkan di lihat dari jumlah kapal, nelayan, hasil perikanan, masyarakat sekitar dan akses yang memadai. Pemerintah Kabupaten Pati mempunyai potensi bahari yang sangat signifikan, maka pembangunan Pati perlu memperhitungkan potensi itu. Pengembangan perikanan laut ini ditempuh melalui beberapa aspek seperti peningkatan sumber daya manusia yang bergerak di sektor perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah kabupaten Pati dalam pelaksanaan urusan perikanan, mengetahui kondsi sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan Pati dalam memenuhi kebutuhan nelayan maupun usaha perikanan. Penelitian ini dilakukan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan Pati. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang dignakan adalah kualitatif diskriptif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh: 1). Pemerintah Kabupaten Pati dalam pelaksanaan urusan perikanan khususnya pelabuhan sebagai upaya pelaksanaan otonomi daerah mampu menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor terdepan dan penggerak utama perekonomian yang membawa angin perubahan mendasar terhadap tatanan pemerintahan daerah serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang terwujud dalam kebijakan sektoral termasuk sektor kalautan dan perikanan. 2). Kondisi sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dalam memenuhi kebutuhaan nelayan maupun dalam usaha perikanan telah mencukupi standar operasional. Namun pemerintah Kabupaten Pati masih terus berupaya dalam peningkatan sarana dan prasarana serta pengembangan pengolahan perikanan. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat sekitar. Menyikapi dari hasil pembahasan, saran yang diberikan adalah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan Pati masih perlu meningkatkan kapasitas pelayanan kepada pengguna jasa dan mengemmbangkan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan Pati. }, issn = {2540-9549}, pages = {1--10} doi = {10.14710/dlj.2016.11331}, url = {https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11331} }
Refworks Citation Data :
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan Pati mempunyau potensi yang cukup besar untuk dikembangkan di lihat dari jumlah kapal, nelayan, hasil perikanan, masyarakat sekitar dan akses yang memadai. Pemerintah Kabupaten Pati mempunyai potensi bahari yang sangat signifikan, maka pembangunan Pati perlu memperhitungkan potensi itu. Pengembangan perikanan laut ini ditempuh melalui beberapa aspek seperti peningkatan sumber daya manusia yang bergerak di sektor perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah kabupaten Pati dalam pelaksanaan urusan perikanan, mengetahui kondsi sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan Pati dalam memenuhi kebutuhan nelayan maupun usaha perikanan.
Penelitian ini dilakukan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan Pati. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisa data yang dignakan adalah kualitatif diskriptif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif.
Hasil penelitian yang diperoleh: 1). Pemerintah Kabupaten Pati dalam pelaksanaan urusan perikanan khususnya pelabuhan sebagai upaya pelaksanaan otonomi daerah mampu menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor terdepan dan penggerak utama perekonomian yang membawa angin perubahan mendasar terhadap tatanan pemerintahan daerah serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang terwujud dalam kebijakan sektoral termasuk sektor kalautan dan perikanan. 2). Kondisi sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dalam memenuhi kebutuhaan nelayan maupun dalam usaha perikanan telah mencukupi standar operasional. Namun pemerintah Kabupaten Pati masih terus berupaya dalam peningkatan sarana dan prasarana serta pengembangan pengolahan perikanan. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat sekitar.
Menyikapi dari hasil pembahasan, saran yang diberikan adalah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan Pati masih perlu meningkatkan kapasitas pelayanan kepada pengguna jasa dan mengemmbangkan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Batangan Pati.
Article Metrics:
Last update:
View My Stats
EDITORIAL ADDRESSDiponegoro Law JournalFaculty of Law, Universitas DiponegoroSatjipto Rahardjo Building, Jl. dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarangdiponegorolawjournal@gmail.comhttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr024 - 76918201 (telp) / 024 - 76918206 (fax)