PERAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA DALAM KESELAMATAN PENERBANGAN KAITANNYA DENGAN IMPLEMENTASI CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION 1944

Abstract

Sebagai tindak lanjut atas ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai keselamatan penerbangan, khususnya ketentuan yang termuat dalam Convention on International Civil Aviation 1944 (Konvensi Chicago 1944) maka Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dimana di dalamnya antara lain menyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan merupakan tanggung jawab Pemerintah. Guna menindaklanjuti ketentuan tersebut kemudian  Pemerintah Indonesia mendirikan sebuah lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.