TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI ATAS PUTUSAN KPPU KHUSUSNYA DALAM HAL TENDER

Abstract

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat menimbulkan persaingan usaha sehingga dikeluarkan produk hukum agar tercipta persaingan usaha yang sehat. Masih banyak pelaku usaha melakukan kegiatan yang menyebabkan persaingan tidak sehat, khususnya persekongkolan tender. KPPU sebagai lembaga yang berwenang atas aspek persaingan usaha berkewajiban memeriksa laporan pelanggaran dan memutus apabila terjadi pelanggaran.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi atas putusan KPPU karena banyak putusan tidak dilaksanakan dengan baik oleh terlapor dan pada saat pihak terlapor mengajukan keberatan atas putusan KPPU kepada Pengadilan Negeri, putusan yang dikeluarkan berbeda dengan putusan KPPU.

Metode dari penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti melalui bahan-bahan pustaka dan sumber lain dan juga dengan wawancara dengan Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat KPPU.

KPPU telah menjalankan tugasnya dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tetapi KPPU terkendala oleh kelemahan Undang-Undang sehingga tidak dapat berbuat banyak apabila terlapor tidak melaksanakan kewajibannya. KPPU perlu menyamakan persepsi dengan hakim pengadilan dalam menginterpretasikan bukti-bukti yang ada untuk mengurangi perbedaan putusan.  Saran yang diajukan adalah agar dilakukan amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut.