BibTex Citation Data :
@article{DLJ10807, author = {Zakky Fajari*, Amiek Soemarmi, Untung Dwi Hananto}, title = {PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp), KEPITING (Scylla spp), DAN RAJUNGAN (Portunus pelagicus spp) SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN SUMBER DAYA HAYATI LAUT}, journal = {Diponegoro Law Journal}, volume = {5}, number = {2}, year = {2016}, keywords = {Peraturan Menteri dan Perikanan}, abstract = { Tujuan penulisan hukum ini untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan serta untuk mengetahui permasalahan yang timbul dengan berlakunya Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp) dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kesimpulan dari penelitian hukum ini ialah Pelaksanaan Peraturan Menteritersebut diatas telah berlaku dan sudah terlaksana dari tanggal 6 Januari 2015di wilayah Indonesia. Tetapi masih ditemui adanya kendala dalam pelaksanaannya, kendalanya adalah para nelayan merasa dirugikan,karena nelayan merasa penghasilannya berkurang. Oleh karena itu Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mengkaji, mensosialisasi, dan memberikan mata pencaharian alternatif yang baik untuk nelayan agar terciptanya peningkatan kesejahteraan melalui pelaksanaan isi Peraturan Menteri dengan benar. }, issn = {2540-9549}, pages = {1--15} doi = {10.14710/dlj.2016.10807}, url = {https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10807} }
Refworks Citation Data :
Tujuan penulisan hukum ini untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan serta untuk mengetahui permasalahan yang timbul dengan berlakunya Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp) dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kesimpulan dari penelitian hukum ini ialah Pelaksanaan Peraturan Menteritersebut diatas telah berlaku dan sudah terlaksana dari tanggal 6 Januari 2015di wilayah Indonesia. Tetapi masih ditemui adanya kendala dalam pelaksanaannya, kendalanya adalah para nelayan merasa dirugikan,karena nelayan merasa penghasilannya berkurang. Oleh karena itu Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mengkaji, mensosialisasi, dan memberikan mata pencaharian alternatif yang baik untuk nelayan agar terciptanya peningkatan kesejahteraan melalui pelaksanaan isi Peraturan Menteri dengan benar.
Article Metrics:
Last update:
View My Stats
EDITORIAL ADDRESSDiponegoro Law JournalFaculty of Law, Universitas DiponegoroSatjipto Rahardjo Building, Jl. dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarangdiponegorolawjournal@gmail.comhttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr024 - 76918201 (telp) / 024 - 76918206 (fax)