IMPLIKASI YURIDIS KEBERADAAN TENAGA KERJA ASING SEBAGAI TENAGA KERJA DI INDONESIA

Abstract

Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah terhadap penerimaan tenaga kerja asing menurut Undang – Undang No. 13 Tahun 2003, mengetahui bagaimana kebijakan penggunaan tenaga kerja asing di Provinsi Jawa Tengah dan mengetahui kendala yang dihadapi saat melakukan pengawasan tenaga kerja asing serta meneliti apa implikasi dari keberadaan tenaga kerja asing, sehubungan dengan kebutuhan akan tenaga ahli yang professional serta kebutuhan akan teknologi - teknologi yang dapat mendukung suatu proses kerja.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-empiris yang bersifat deskriptif-analitis, dimana penulis berusaha menjelaskan secara sistematis mengenai kenyataan – kenyataan tentang objek dan masalahnya beserta prosedur – prosedur pelaksanaannya, yang didukung oleh data – data yang diperoleh dari DISNAKERTRANSDUK, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan kata demi kata secara sistematis sehingga dapat menemukan jawaban permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan pemerintah terhadap penerimaan tenaga kerja asing menurut Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 diatur dalam BAB VIII Pasal 42 sampai dengan 49. Kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menggunakan tenaga kerja asing adalah tenaga kerja asing yang datang harus membawa manfaat bagi perlindungan tenaga kerja lokal, dan perluasan usaha yang akan berdampak positif pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja dan terjadinya alih teknologi dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal. Pengawasan tenaga kerja asing tak cukup menjadi tanggungjawab DISNAKERTRANSDUK saja tetapi butuh koordinasi dengan instansi – instansi terkait. Implikasi yang timbul dari adanya tenaga kerja asing adalah adanya alih pengetahuan dan alih teknologi dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal, meskipun belum maksimal.